Peta industri drone global kembali berubah drastis. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi melarang masuknya drone DJI dan sejumlah drone buatan luar negeri lainnya ke pasar AS.
Dengan memasukkan DJI ke dalam daftar FCC Covered List, seluruh drone baru dan komponen drone buatan luar negeri kini tidak lagi dapat diimpor secara legal ke Amerika Serikat.
Kebijakan ini praktis menjadi larangan total untuk produk-produk drone asing yang sebelumnya mendominasi pasar komersial dan konsumen di AS.
Keputusan ini diumumkan oleh Federal Communications Commission (FCC) pada 22 Desember 2025 melalui keterangan tertulis dan langsung memicu reaksi keras dari industri, pelaku bisnis, hingga pengguna drone profesional.
Alasan Keamanan Nasional Jadi Dasar Pelarangan
Dalam pernyataan resminya, FCC menegaskan bahwa drone dan sistem pesawat tanpa awak (UAS) buatan luar negeri dianggap berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional.
Pemerintah AS menilai teknologi drone dapat dimanfaatkan oleh aktor kriminal, pihak asing yang bermusuhan, hingga kelompok teroris untuk mengancam keselamatan publik dan kedaulatan udara.
Kebijakan ini bukan berdiri sendiri. Larangan tersebut merupakan kelanjutan dari Executive Order “Restoring American Airspace Sovereignty” yang diteken Presiden Donald Trump pada Juni lalu, serta diperkuat oleh National Defense Authorization Act (NDAA) FY25.
Undang-undang tersebut sejak awal memang mengarah pada pembatasan teknologi asing di sektor strategis.
Audit Keamanan Tak Pernah Terjadi
Salah satu poin krusial dalam polemik ini adalah tidak dilakukannya audit keamanan yang sebelumnya dijanjikan pemerintah. Berdasarkan NDAA, DJI dan perusahaan drone asing lainnya seharusnya menjalani audit keamanan oleh lembaga federal yang berwenang.
DJI sendiri telah beberapa kali mendesak pemerintah AS agar audit tersebut segera dilakukan, mulai April hingga Juni 2025. Bahkan, DJI kembali menyampaikan permintaan terakhirnya pada awal Desember. Namun hingga larangan diberlakukan, audit yang dimaksud tidak pernah terlaksana.
FCC kemudian menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan lembaga antarkementerian yang dikoordinasikan Gedung Putih, drone dan komponen drone buatan luar negeri dinilai membawa risiko yang “tidak dapat diterima” bagi keamanan nasional dan keselamatan warga AS.
Dampak Langsung: Impor Dihentikan, Pasar Berubah
Dengan masuknya DJI ke FCC Covered List, seluruh produk drone baru dan komponen penting otomatis dilarang masuk ke Amerika Serikat.
Pengecualian hanya dapat diberikan jika Departemen Pertahanan (DoD) atau Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) secara khusus menyatakan bahwa produk tertentu tidak menimbulkan risiko.
Bagi pengguna lama, ada sedikit kabar baik. Drone DJI yang sudah dimiliki konsumen atau pelaku industri di AS tetap dapat digunakan seperti biasa. Larangan ini hanya berlaku untuk impor dan penjualan produk baru.
Namun, dari sisi industri, dampaknya sangat besar. DJI selama bertahun-tahun menjadi pemimpin pasar drone global, terutama di sektor fotografi udara, pemetaan, pertanian, hingga keamanan publik.
Drone Buatan AS Siap Diuntungkan
Larangan ini secara langsung membuka peluang besar bagi produsen drone dalam negeri. FCC secara terbuka menyatakan akan bekerja sama dengan pembuat drone Amerika untuk “menghidupkan dominasi drone AS.”
Salah satu perusahaan yang disebut-sebut bakal diuntungkan adalah Unusual Machines, produsen drone asal AS yang belakangan mendapat sorotan setelah Donald Trump Jr. bergabung dalam dewan penasihatnya.
Pasar bereaksi cepat, dengan harga saham perusahaan tersebut dilaporkan melonjak setelah pengumuman FCC.
Namun, tidak semua lembaga pemerintah sepakat dengan kebijakan ini. Departemen Dalam Negeri AS sebelumnya pernah menyatakan bahwa pembatasan terhadap DJI justru menghambat operasional mereka, terutama dalam misi pemetaan dan pemantauan lingkungan.
Tanggapan DJI: Kecewa, Tapi Tetap Bertahan
Dilansir dari Peta Pixel (22/12/25), menanggapi keputusan ini, DJI menyampaikan kekecewaan mendalam. Perusahaan menilai langkah FCC tidak didukung transparansi, karena tidak ada penjelasan terbuka mengenai dasar penilaian keamanan yang digunakan pemerintah.
DJI menegaskan bahwa produknya telah melalui berbagai evaluasi keamanan oleh lembaga pemerintah AS dan pihak independen selama bertahun-tahun. Menurut DJI, tuduhan risiko keamanan lebih mencerminkan proteksionisme pasar daripada bukti teknis yang nyata.
Meski demikian, DJI menegaskan komitmennya untuk tetap hadir di pasar AS. Perusahaan juga menyatakan bahwa larangan ini tidak memengaruhi pengguna yang sudah memiliki drone DJI, serta membuka peluang bahwa model tertentu di masa depan masih bisa mendapatkan pengecualian dari DoD atau DHS.
[ad_2]
