Pemerintah Australia mengumumkan penerapan skema pembelian kembali senjata api secara nasional menyusul serangan bersenjata di Bondi Beach yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya.
Kebijakan ini diumumkan hanya beberapa hari setelah insiden tersebut ditetapkan sebagai aksi terorisme, sekaligus menjadi respons paling tegas terhadap penembakan massal paling mematikan yang dialami Australia dalam beberapa dekade terakhir.
Skema pembelian kembali senjata ini disebut sebagai yang terbesar sejak tragedi Port Arthur pada 1996, peristiwa yang menewaskan 35 orang dan menjadi titik balik lahirnya regulasi pengendalian senjata paling ketat di dunia.
Pemerintah menilai langkah terbaru ini mendesak, mengingat jumlah senjata api yang beredar di Australia justru meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan saat ini terdapat lebih dari empat juta senjata api yang terdaftar di seluruh negeri. Jumlah tersebut bahkan melampaui angka kepemilikan senjata pada masa sebelum tragedi Port Arthur. Menurut Albanese, fakta tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kami tahu bahwa salah satu teroris memiliki lisensi senjata api dan mempunyai enam senjata, meskipun tinggal di tengah kawasan permukiman Sydney,” ujar Albanese dikutip Mashable Indonesia dari BBC.
“Tidak ada alasan mengapa seseorang dalam situasi seperti itu membutuhkan senjata sebanyak itu,” kata Albanese kepada media. Kami perlu menarik lebih banyak senjata dari jalanan,” tegasnya lebih lanjut.
Serangan di Bondi Beach terjadi pada Minggu, ketika dua pelaku bersenjata melepaskan tembakan di sebuah festival Yahudi yang digelar di salah satu pantai paling ikonik di Australia.
Aparat meyakini kedua pelaku terinspirasi oleh ideologi Islamic State. Insiden tersebut menewaskan 15 orang di lokasi dan menyebabkan puluhan korban lainnya harus menjalani perawatan medis.
Polisi menetapkan peristiwa itu sebagai tindakan terorisme dan menyebut pelaku merupakan duo ayah dan anak. Naveed Akram, 24 tahun, telah didakwa atas 59 pelanggaran hukum, termasuk 15 dakwaan pembunuhan dan satu dakwaan melakukan tindakan terorisme. Ayahnya, Sajid, dilaporkan tewas dalam rangkaian serangan tersebut.
Sehari setelah penembakan, kabinet nasional Australia yang terdiri dari perwakilan pemerintah federal serta para pemimpin negara bagian dan teritori menggelar pertemuan darurat.
Dalam pertemuan itu, seluruh pihak sepakat untuk memperketat aturan kepemilikan senjata, termasuk melalui mekanisme pembelian kembali yang didanai pemerintah.
Di tengah situasi keamanan yang masih tegang, kepolisian New South Wales juga mengungkap perkembangan lain yang menambah kekhawatiran publik.
Seorang pejabat senior kepolisian mengatakan tujuh pria yang ditangkap oleh unit antiterorisme di Sydney pada Kamis malam diduga berpotensi menuju Bondi sebelum penangkapan dilakukan.
Wakil Komisaris Polisi New South Wales, David Hudson, menjelaskan kelompok tersebut berasal dari negara bagian Victoria dan sudah dikenal oleh aparat setempat. Penangkapan dilakukan secara cepat dan melibatkan petugas taktis di kawasan Liverpool, Sydney.
“Ada sejumlah indikasi bahwa Bondi merupakan salah satu lokasi yang mereka pertimbangkan untuk dikunjungi, namun pada tahap ini belum ada niat spesifik yang dapat dibuktikan,” ujar Hudson.
Ia menambahkan bahwa aparat memanfaatkan kewenangan keamanan nasional yang jarang digunakan untuk melakukan penindakan lebih awal.
“Kami mengambil keputusan bahwa kami tidak akan mengambil risiko apa pun terkait apa yang mungkin mereka lakukan,” kata Hudson.
Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sebuah pisau, namun tidak menemukan senjata api atau senjata berbahaya lainnya.
Pemerintah Australia menilai kombinasi antara meningkatnya kepemilikan senjata api dan ancaman ekstremisme sebagai faktor yang tidak bisa diabaikan. Skema pembelian kembali senjata diharapkan dapat mengurangi jumlah senjata yang beredar di masyarakat sekaligus memperkuat pesan bahwa keselamatan publik menjadi prioritas utama negara.
Langkah ini juga dipandang sebagai upaya mencegah tragedi serupa agar tidak terulang di masa mendatang, seiring meningkatnya tantangan keamanan domestik yang dihadapi Australia.
